Bahas Pendidikan Anak PMI hingga Ekonomi Perbatasan, Sekda Nunukan Terima Kunjungan Konsul RI Tawau
Titikinfo.com, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan memperkuat koordinasi dengan Konsulat Republik Indonesia (KRI) Tawau, Malaysia, untuk mendorong peningkatan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia (PMI), keberlanjutan pendidikan anak-anak PMI, serta pengembangan ekonomi kawasan perbatasan.
Hal tersebut menjadi fokus dalam kunjungan silaturahmi Konsul RI Tawau dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Drs. H. Raden Iwan Kurniawan, M.AP., di ruang kerja Sekda Nunukan, Rabu (7/10/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang koordinasi untuk membahas sejumlah persoalan strategis yang berkaitan langsung dengan masyarakat perbatasan, mulai dari akses pendidikan bagi anak-anak PMI di Malaysia hingga konektivitas transportasi laut dan peluang penguatan ekonomi lintas wilayah.
Salah satu perhatian utama yang dibahas adalah keberlanjutan pendidikan anak-anak PMI yang akan melanjutkan sekolah menengah di Kabupaten Nunukan.
Dalam pertemuan itu disampaikan bahwa fasilitas pendidikan melalui skema beasiswa yang tersedia saat ini diperkirakan baru mampu menampung sekitar 500 hingga 600 siswa. Sementara itu, masih terdapat sekitar 900 anak PMI yang membutuhkan fasilitasi agar dapat melanjutkan pendidikan di Indonesia.
Kondisi tersebut dinilai membutuhkan perhatian bersama, terutama melalui penguatan kapasitas sekolah dan pengembangan skema kerja sama pendidikan yang lebih luas.
Sejumlah lembaga pendidikan di Nunukan dan Sebatik turut menjadi perhatian, di antaranya SMK Negeri 1 Nunukan, Mutiara Bangsa Sebatik, serta Pesantren Hidayatullah.
“Kita berharap ada skema kerja sama dan penguatan kapasitas sekolah-sekolah menengah di Nunukan, seperti di SMK 1 Nunukan, Mutiara Bangsa Sebatik, hingga Pesantren Hidayatullah,” ungkap pihak KRI Tawau dalam pertemuan tersebut.
Menurutnya, upaya memfasilitasi pendidikan anak-anak PMI tidak hanya penting untuk menjamin hak mereka memperoleh pendidikan, tetapi juga berpotensi memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.
Kehadiran para siswa dari kawasan perbatasan Malaysia dapat turut menggerakkan aktivitas ekonomi lokal, mulai dari kebutuhan tempat tinggal, konsumsi harian, hingga berbagai kebutuhan penunjang pendidikan lainnya.
Selain pendidikan, pertemuan tersebut juga menyoroti potensi ekonomi perbatasan, terutama tingginya kebutuhan tenaga kerja di Sabah, Malaysia, yang turut dipenuhi oleh Pekerja Migran Indonesia.
Pembahasan mengarah pada pentingnya mendorong kebijakan khusus kawasan perbatasan atau skema pengembangan kawasan ekonomi yang mampu memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat, sekaligus memperkuat legalitas aktivitas perdagangan lintas negara.
Penguatan regulasi dan tata kelola perdagangan di kawasan perbatasan diharapkan dapat membuka peluang ekonomi yang lebih luas, meningkatkan nilai tambah bagi Kabupaten Nunukan, serta menekan potensi penyelundupan melalui jalur-jalur tidak resmi.
Persoalan transportasi laut rute Nunukan–Tawau juga menjadi bagian dari pembahasan. KRI Tawau menyampaikan perkembangan tindak lanjut atas aspirasi para pengusaha feri, khususnya terkait penyesuaian tarif tiket, biaya penimbangan barang bawaan penumpang, serta peningkatan kualitas pelayanan di Pelabuhan Tawau.
Berbagai masukan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan koordinasi lebih lanjut untuk mewujudkan pelayanan transportasi lintas batas yang lebih adil, efisien, dan mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan mewakili Bupati Nunukan menyambut baik kunjungan silaturahmi tersebut serta berbagai usulan kerja sama yang disampaikan KRI Tawau.
Pemkab Nunukan menegaskan pentingnya sinergi dengan perwakilan pemerintah Indonesia di Malaysia dan pemerintah pusat untuk menangani persoalan perbatasan secara terpadu.
Kolaborasi tersebut dinilai penting agar pelayanan publik, perlindungan PMI, pemenuhan akses pendidikan bagi anak-anak PMI, serta pengembangan potensi ekonomi kawasan perbatasan dapat berjalan lebih optimal.
Pertemuan diakhiri dengan komitmen untuk mengawal dan menindaklanjuti berbagai isu strategis yang telah dibahas, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat peran Kabupaten Nunukan sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
