Titikinfo.com, NUNUKAN – Persoalan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan subsidi LPG 3 kilogram di Kabupaten Nunukan kembali menuai sorotan. Aliansi Pemuda Sebatik menilai hingga kini masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan seperti Sebatik, masih sering mengalami kesulitan mendapatkan subsidi energi tersebut.
Ketua Aliansi Pemuda Sebatik Nunukan, Andi Baso, mengatakan kondisi di lapangan berbeda dengan pernyataan stok aman yang selama ini disampaikan pemerintah daerah. Menurutnya, antrean panjang, keterlambatan distribusi hingga pemutaran harga eceran masih sering terjadi dan membebani masyarakat kecil.
“Di lapangan, masyarakat masih kesulitan mendapatkan BBM maupun LPG 3 kilogram. Bahkan kami sempat menerima informasi mengenai kehadiran harga yang fantastis di Sebatik. Kondisi ini tentu sangat membodohi masyarakat kecil,” ujar Baso pada Rabu, (29/4/2026).
Ia menjelaskan, posisi Kabupaten Nunukan sebagai wilayah perbatasan memiliki tantangan tersendiri dalam distribusi energi. BBM Pasokan yang masih bergantung dari Tarakan dan didistribusikan melalui jalur laut membuat pasokan rentan terganggu, terutama saat cuaca buruk maupun kendala operasional armada pengangkut.
Selain masalah distribusi, Andi juga menyoroti dugaan praktik penimbunan, pembelian berulang oleh pengecer menggunakan jerigen maupun tangki modifikasi, serta lemahnya pengawasan distribusi subsidi. Akibatnya, subsidi BBM dan LPG yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil justru sulit diakses.
Meski begitu, Aliansi Pemuda Sebatik mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Nunukan yang telah mengusulkan penambahan subsidi kuota BBM dan LPG ke pemerintah pusat, termasuk koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Namun menurutnya langkah tersebut belum cukup tanpa pembenahan sistem distribusi dan pengawasan yang lebih maksimal.
Aliansi Pemuda Sebatik pun mendorong pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan terhadap APMS dan pangkalan LPG, menindak tegas oknum penimbun maupun melakukan praktik mafia BBM, serta memastikan distribusi subsidi tepat sasaran bagi masyarakat kecil, nelayan, dan pelaku UMKM.
Hanya itu, mereka juga meminta Pemkab Nunukan memperjuangkan pembangunan depo atau fasilitas penyimpanan BBM di Nunukan agar daerah tidak terus bergantung pada pasokan dari Tarakan. Transparansi mengenai kuota, jadwal distribusi, hingga mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat yang dinilai penting guna mencegah masalah serupa terus berulang.
“Sebagai wilayah perbatasan negara, Nunukan tidak boleh terus mengalami persoalan energi yang berulang setiap tahun. Negara harus hadir untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dengan baik, karena BBM dan LPG bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” tegas Andi Baso. (*)
