Pemkab Nunukan

BPS Catat Kemiskinan Nunukan Turun Jadi 5,23 Persen, Jumlah Penduduk Miskin Masih Bertambah

Titikinfo.com, NUNUKAN – Persentase penduduk miskin di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, mengalami penurunan pada 2026. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan, tingkat kemiskinan pada Maret 2026 tercatat sebesar 5,23 persen, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,27 persen.

Data tersebut disampaikan BPS Kabupaten Nunukan dalam rilis profil kemiskinan tahun 2026 di Kantor BPS Kabupaten Nunukan, Selasa (20/10/2026).

Berdasarkan Berita Resmi Statistik Nomor 34/10/Th. IV tanggal 16 Oktober 2026, persentase kemiskinan Nunukan turun 0,04 poin persentase dibandingkan Maret 2025. Bahkan, jika dibandingkan Maret 2024 yang mencapai 5,73 persen, penurunannya tercatat sebesar 0,50 poin persentase.

Meski demikian, penurunan persentase tersebut belum sepenuhnya diikuti berkurangnya jumlah penduduk miskin.

BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nunukan pada Maret 2026 mencapai 11,99 ribu orang. Angka ini justru bertambah sekitar 180 orang dibandingkan Maret 2025 yang tercatat sebanyak 11,81 ribu orang.

Namun, jika dibandingkan dengan Maret 2024, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 620 orang.

Selain itu, garis kemiskinan Kabupaten Nunukan juga mengalami peningkatan. Pada Maret 2026, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp663.011 per kapita per bulan, naik dari Rp621.290 pada 2025 dan Rp597.431 pada 2024.

Dalam penghitungan kemiskinan, BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan nonmakanan. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan.

Di sisi lain, indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan menunjukkan perkembangan positif.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun cukup signifikan dari 1,26 pada 2025 menjadi 0,39 pada 2026. Penurunan ini menunjukkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin kecil.

Begitu pula Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang turun dari 0,55 pada 2025 menjadi 0,08 pada 2026. Kondisi tersebut menggambarkan semakin kecilnya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Jika melihat perkembangan dalam satu dekade terakhir, persentase kemiskinan Kabupaten Nunukan juga menunjukkan tren yang relatif membaik. Pada 2016, angka kemiskinan tercatat sebesar 5,25 persen, sementara pada 2026 turun menjadi 5,23 persen.

Sejumlah kebijakan yang berpotensi mendukung daya beli masyarakat antara lain kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Nunukan tahun 2026, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, serta program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) dan jembatan udara untuk menjaga akses serta ketersediaan bahan pokok, khususnya di wilayah perbatasan dan pedalaman.

Data terbaru BPS ini menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Penurunan persentase kemiskinan diharapkan tidak hanya menjadi capaian statistik, tetapi juga diikuti dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin, meningkatnya daya beli, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat hingga ke pelosok Kabupaten Nunukan.

Dengan kondisi geografis Nunukan yang memiliki wilayah perbatasan dan pedalaman, penguatan akses pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, serta pemerataan kesempatan ekonomi menjadi langkah penting untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan. (*)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button