DPRD Nunukan Bongkar Dugaan Proyek Bermasalah, Soroti Pemborosan Anggaran hingga Jalan Rp6 Miliar Tak Tuntas
Titikinfo.com, NUNUKAN – DPRD Kabupaten Nunukan menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Nunukan Tahun 2025. Hasil pemantauan lapangan menunjukkan masih banyak proyek fisik di wilayah Nunukan, Sebatik, Sebuku, Lumbis, Sembakung hingga Krayan yang dinilai tidak berjalan sesuai prosedur dan standar teknis.
Wakil Ketua I DPRD Nunukan, Arpiah, mengungkapkan menemukan sejumlah pekerjaan fisik yang dianggap bermasalah meski pembayaran proyek telah direalisasikan secara penuh. Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan dari dinas terkait dan berpotensi merugikan keuangan daerah.
“Dinas terkait harus tegas dan penuh tanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan proyek agar tidak menimbulkan kerugian daerah,” tegas Arpiah pada Jumat, (1/5/2026).
Beberapa proyek yang menjadi sorotan DPRD di antaranya pembangunan mushola SDN 003 Nunukan Selatan, pemasangan rangka mini football di Jalan Lingkar, pemasangan siring di Laboratorium Kesehatan Daerah, hingga pembangunan bronjong di kawasan Hutan Kota yang dinilai tidak tepat sasaran dan terkesan sebagai pemborosan anggaran.
Selain itu, DPRD juga meminta adanya pertanggungjawaban dari pihak kontraktor maupun organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengelola program kegiatan fisik tersebut.
“Kami menekankan pentingnya tanggung jawab dari pihak kontraktor selaku pelaksana pekerjaan maupun OPD yang memprogram kegiatan fisik tersebut,” ujarnya.
Tak hanya itu, DPRD juga turut menyoroti perubahan spesifikasi sejumlah proyek jalan yang semula direncanakan pengaspalan namun berubah menjadi betonisasi tanpa koordinasi yang mampu dengan legislatif. Perubahan tersebut dinilai tidak sesuai dengan perencanaan awal dan berpotensi tidak menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah pembangunan jalan menuju Puskesmas Lapri dan kawasan Embung Lapri di Kecamatan Sebatik Utara. Hingga kini, proyek tersebut disebut baru sebatas penimbunan agregat, sementara pembangunan drainase menuju Embung Lapri yang dianggarkan sekitar Rp6 miliar juga dinilai belum maksimal pelaksanaannya.
DPRD Nunukan menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah agar penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. (*)
