Diduga Fasilitasi 5 CPMI Ilegal ke Malaysia, Pria di Nunukan Patok Tarif Rp5,5 Juta per Orang

Titikinfo.com, NUNUKAN – Praktik pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) secara ilegal kembali terungkap di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Seorang pria berinisial H (44) diduga menjadi fasilitator keberangkatan lima CPMI, termasuk seorang anak, menuju Malaysia tanpa dilengkapi dokumen resmi.
Kasus tersebut terungkap setelah personel Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Nunukan melakukan penyelidikan berdasarkan informasi masyarakat pada Jumat (13/11/2026).
Sekitar pukul 14.00 WITA, petugas mendapati lima orang yang mencurigakan di Jalan Lingkar Pulau Nunukan, RT 017, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan.
Kelima orang tersebut terdiri dari tiga laki-laki dewasa, satu perempuan dewasa, dan seorang anak. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, mereka mengaku hendak berangkat ke Malaysia untuk bekerja.
Namun, rencana keberangkatan tersebut diduga tidak melalui prosedur resmi. Kelimanya juga mengaku tidak memiliki dokumen yang sah untuk bekerja di luar negeri dan berencana memasuki Malaysia tanpa melewati pemeriksaan keimigrasian.
Dari hasil pemeriksaan awal, petugas memperoleh informasi bahwa keberangkatan lima CPMI tersebut difasilitasi oleh seorang pria berinisial H.
Kasi Humas Polres Nunukan, Ipda Idris, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh personel Satreskrim Polres Nunukan.
Menurutnya, petugas langsung melakukan pemeriksaan terhadap lima orang yang diduga merupakan CPMI tersebut. Dari keterangan mereka, diketahui adanya dugaan keterlibatan H yang memfasilitasi rencana keberangkatan menuju Malaysia.
Kelima CPMI selanjutnya dibawa ke Mapolres Nunukan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Patok Tarif Rp5,5 Juta per Orang
Dalam menjalankan aksinya, H diduga menawarkan jasa fasilitasi keberangkatan calon pekerja migran secara ilegal dengan imbalan keuntungan pribadi.
Pelaku disebut mematok tarif sebesar RM1.250 atau setara sekitar Rp5,5 juta untuk setiap orang dengan tujuan perjalanan dari Nunukan menuju Malaysia.
Jika dihitung untuk lima orang, nilai biaya yang dikenakan mencapai sekitar Rp27,5 juta.
Praktik ini menjadi perhatian serius karena keberangkatan pekerja migran tanpa prosedur resmi berpotensi menempatkan mereka dalam situasi rentan, mulai dari eksploitasi, penipuan, hingga persoalan hukum di negara tujuan.
Tiga Ponsel dan Tiket Kapal Diamankan
Dalam penanganan perkara ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas pemberangkatan CPMI tersebut.
Barang bukti yang diamankan meliputi satu unit ponsel Oppo A78 warna hitam, satu unit Vivo YO3T warna hitam, satu unit Infinix X6531B, serta dua lembar tiket kapal KM PANTO.
Seluruh barang bukti tersebut akan digunakan untuk kepentingan penyidikan dan pendalaman peran pihak-pihak yang terlibat.
Atas dugaan perbuatannya, H dipersangkakan melanggar Pasal 81 juncto Pasal 69, subsider Pasal 83 juncto Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Ipda Idris menegaskan, penanganan perkara masih berlanjut melalui pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami dugaan pemberangkatan CPMI secara nonprosedural tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Kasus ini kembali menjadi pengingat bahwa pengawasan jalur perlintasan di wilayah perbatasan Nunukan perlu terus diperkuat. Jangan sampai posisi strategis Nunukan sebagai pintu gerbang perbatasan justru dimanfaatkan oknum untuk memberangkatkan pekerja migran melalui jalur ilegal dengan mengabaikan keselamatan dan perlindungan mereka.





