Rakordal Triwulan III, Bupati Irwan Sabri Desak OPD Percepat Program dan Benahi Kinerja

Titikinfo.com, NUNUKAN – Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, S.E., M.M., menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan program pembangunan dan evaluasi kinerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menjelang akhir tahun anggaran 2026.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pembangunan Daerah Triwulan III Tahun 2026 yang berlangsung di Lantai V Kantor Bupati Nunukan, Senin (26/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Nunukan Hermanus, S.Sos., Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Drs. H. Raden Iwan Kurniawan, M.AP., para staf ahli, asisten, kepala OPD, camat se-Kabupaten Nunukan, serta Kepala Tim Pengawal Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) bersama anggota.
Dalam arahannya, Irwan Sabri menegaskan bahwa Rakordal menjadi forum strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan, realisasi anggaran, serta capaian kinerja seluruh perangkat daerah hingga Triwulan III.
Menurutnya, evaluasi tidak boleh hanya berorientasi pada besarnya serapan anggaran, tetapi juga harus melihat kualitas pelaksanaan kegiatan dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Setiap rupiah APBD harus menghasilkan perubahan nyata dalam meningkatkan pelayanan publik, memperkuat perekonomian, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan,” tegasnya.
Bupati meminta seluruh kepala OPD, terutama yang menangani program prioritas daerah dan Program Strategis Nasional (PSN), segera mengambil langkah percepatan agar seluruh target pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu.
Ia juga mengingatkan agar keterlambatan penyelesaian kegiatan yang pernah terjadi pada tahun sebelumnya tidak kembali terulang hingga menjadi beban pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya.
Selain percepatan program, Irwan Sabri turut menyoroti pentingnya Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) sebagai instrumen untuk mengukur efektivitas pengelolaan dan capaian masing-masing perangkat daerah.
Ia menginginkan penilaian tersebut dilakukan secara objektif sehingga dapat diketahui OPD yang menunjukkan kemajuan maupun yang masih membutuhkan pembenahan.
“PKO harus menjadi cermin yang objektif bagi kita untuk melihat perangkat daerah mana yang telah menunjukkan kemajuan dan mana yang masih berjalan di tempat. Kita harus berani melihat kekurangan, mengidentifikasi hambatan, dan mengambil langkah perbaikan secara terukur,” ujarnya.
Untuk mendukung penerapan sistem tersebut, Bupati meminta Sekretaris Daerah bersama tim terkait mulai mempersiapkan pelaksanaan PKO pada 2027. Termasuk mengkaji keterkaitannya dengan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), tentunya dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, Bupati juga mendorong percepatan transformasi digital dalam pelayanan dan pengelolaan pendapatan daerah, salah satunya melalui pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah.
Ia menekankan bahwa aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi contoh dalam penggunaan transaksi digital sebelum mengajak masyarakat menerapkannya.
“ASN harus menjadi contoh bagi masyarakat. Jangan sampai kita mendorong masyarakat beralih ke pembayaran digital, tetapi kita sendiri belum menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari,” tambahnya.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Raden Iwan Kurniawan, dalam laporannya memaparkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Evaluasi tersebut mencakup capaian program prioritas, realisasi anggaran, serta perkembangan kinerja masing-masing perangkat daerah hingga Triwulan III.
Ia menjelaskan, evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai perencanaan dan target yang telah ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang membutuhkan penanganan segera.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penerapan aplikasi elektronik monitoring dan evaluasi (e-Monev). Berdasarkan hasil pemantauan, penginputan indikator kinerja dan subkegiatan oleh sejumlah perangkat daerah belum sepenuhnya tuntas.
Karena itu, seluruh OPD diminta segera melengkapi dan memperbaiki data yang diperlukan agar informasi dalam aplikasi e-Monev benar-benar sesuai dengan kondisi pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Selain pembenahan pelaporan, percepatan realisasi anggaran dan penyelesaian kegiatan juga menjadi perhatian utama. Setiap perangkat daerah diminta meningkatkan konsistensi pelaksanaan program, memperkuat koordinasi, serta memastikan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar mendukung pencapaian target pembangunan.
Melalui Rakordal Triwulan III Tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap seluruh OPD tidak hanya menjadikan evaluasi sebagai kegiatan administratif, tetapi mampu menindaklanjutinya dengan langkah konkret.
Dengan demikian, percepatan pembangunan, peningkatan akuntabilitas kinerja, dan optimalisasi penggunaan APBD dapat berjalan maksimal sehingga target pembangunan Kabupaten Nunukan tahun 2026 tercapai dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.





