Enam “PR” Perbatasan Dibawa Bupati Nunukan ke Meja Menhan, Jalan Krayan hingga OBP Disorot

Titikinfo.com, NUNUKAN – Persoalan kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan kembali dibawa ke tingkat pemerintah pusat. Dalam kunjungan kerja Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin ke Yonif Teritorial Pembangunan (TP) 881/Baratama Dharma di Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Jumat (2/10/2026), Bupati Nunukan H. Irwan Sabri menyampaikan enam usulan strategis yang menyentuh aspek pertahanan, penyelesaian batas negara, konektivitas hingga kepentingan masyarakat.

Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi Pemkab Nunukan untuk menyampaikan langsung sejumlah persoalan yang selama ini membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Kementerian Pertahanan sendiri menyebut kunjungan Menhan ke Sebuku salah satunya untuk melihat kesiapan satuan dalam menghadapi dinamika wilayah perbatasan.

Bupati Irwan Sabri menegaskan, pembangunan kawasan perbatasan tidak dapat dipisahkan dari penguatan pertahanan dan keamanan negara. Karena itu, dukungan pemerintah pusat dinilai penting agar berbagai persoalan strategis di wilayah perbatasan dapat ditangani secara terpadu.

Pertama, Pemkab Nunukan mengusulkan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan eks Outstanding Boundary Problem (OBP) B2700–B3100, khususnya kawasan Sungai Sinapad–Sungai Sesai di Kecamatan Lumbis Hulu.

Pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut diharapkan tidak hanya mendukung pengamanan wilayah, tetapi juga memberikan akses dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat yang bermukim di kawasan perbatasan.

Kedua, Bupati meminta dukungan penyelesaian sejumlah persoalan batas negara dan OBP. Di antaranya perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di wilayah eks OBP Sinapad, penyelesaian ganti untung bagi warga terdampak perubahan garis batas negara di Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, seluas 4,7 hektare sesuai kesepakatan Indonesia-Malaysia, serta penataan dan pemanfaatan lahan seluas 127 hektare di Sebatik Barat yang merupakan bekas wilayah Malaysia.

Ketiga, Pemkab Nunukan mendorong percepatan pengoperasian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik sekaligus pembukaan jalur keluar-masuk resmi atau *exit-entry point* Sebatik–Tawau, Malaysia.

Pembukaan akses resmi tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi serta memperkuat pengawasan dan tata kelola perlintasan antarnegara.

Keempat, persoalan pekerja migran Indonesia turut menjadi perhatian serius. Bupati mengusulkan penguatan pengawasan terhadap jalur-jalur tidak resmi, pencegahan keberangkatan secara ilegal, penanganan deportasi dan pelanggaran izin tinggal (*overstay*), hingga pemberantasan praktik percaloan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Kelima, Bupati meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan konektivitas darat yang menghubungkan Long Semamu, Kabupaten Malinau, dengan Long Midang di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.

Akses tersebut dinilai strategis untuk memperlancar distribusi barang, meningkatkan pelayanan publik sekaligus membuka akses pasar bagi berbagai komoditas unggulan Krayan, termasuk beras Adan dan garam gunung.

Dukungan terhadap pembangunan infrastruktur PLBN Long Midang serta sarana penerbangan di Krayan juga menjadi bagian dari usulan tersebut.

Keenam, Bupati menyoroti rencana penataan kawasan latihan tempur TNI Angkatan Darat di Kabupaten Nunukan yang direncanakan mencapai sekitar 277.859 hektare.

Menurut Bupati, penataan kawasan tersebut perlu dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek, mulai dari legalitas lahan, tata ruang, perizinan, status kawasan hutan hingga hak penguasaan lahan masyarakat dan perusahaan.

Enam usulan tersebut memperlihatkan bahwa agenda perbatasan Nunukan tidak hanya berkaitan dengan aspek pertahanan. Infrastruktur, mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, kepastian batas negara hingga perlindungan hak masyarakat juga menjadi bagian penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah pusat.

Bupati Irwan Sabri berharap dukungan Kementerian Pertahanan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani berbagai persoalan strategis di wilayah perbatasan.

“Harapannya, dukungan pemerintah pusat tidak hanya memperkuat pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga menjadi pengungkit percepatan pembangunan dan penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di kawasan perbatasan,” demikian inti harapan Bupati.

Kunjungan Menhan ke Sebuku sendiri menjadi bagian dari agenda untuk melihat langsung kesiapan Yonif TP 881/Baratama Dharma sebagai satuan yang bertugas di wilayah perbatasan. Dalam arahannya kepada prajurit, Menhan menekankan kesiapan menghadapi tantangan dan ancaman sekaligus kemampuan teritorial pembangunan untuk membantu masyarakat di sekitar wilayah tugas. (*)