Titikinfo.com, NUNUKAN – Komitmen memperkuat perlindungan perempuan dan anak terus ditunjukkan DPRD Kabupaten Nunukan. Salah satunya melalui kunjungan kerja (kunker) ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, guna mempelajari strategi penerapan Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Anak serta konsep Kota Layak Anak.
Kunjungan tersebut menjadi langkah DPRD Nunukan dalam melakukan studi tiru terhadap berbagai program dan kebijakan yang dinilai berhasil diterapkan di Kota Bandung, termasuk upaya peningkatan kualitas dan pemberdayaan perempuan.
Wakil Ketua I DPRD Nunukan, Ir. Arpiah, S.T., M.I.Kom., mengatakan pertemuan itu juga dimanfaatkan untuk bertukar informasi terkait berbagai persoalan yang masih dihadapi perempuan dan anak di daerah.
“Permasalahan perempuan dan anak masih menjadi isu serius, mulai dari kekerasan, ketimpangan akses, hingga perlindungan yang belum optimal,” ujar Arpiah pada Sabtu, (25/4/2026).
Menurut Arpiah, DPRD Nunukan ingin memperkuat kebijakan yang lebih responsif gender sekaligus membangun sistem perlindungan anak yang terpadu dan berkelanjutan.
Ia menilai keberhasilan suatu daerah dalam mewujudkan perlindungan perempuan dan anak tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor.
“Kami menilai perlu adanya penguatan kebijakan yang responsif gender dan sistem perlindungan anak yang terintegrasi, serta kolaborasi yang kuat dengan seluruh pihak terkait,” tambahnya.
Melalui studi tiru ini, DPRD Nunukan berharap dapat mengadopsi berbagai praktik baik yang telah diterapkan Kota Bandung dalam meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat terwujudnya Kabupaten Nunukan sebagai daerah yang ramah perempuan dan layak bagi anak.
