BNPP Gelar FGD Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kecataman Prioritas
TITIKINFO.COM, NUNUKAN – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kecamatan Prioritas Perbatasan (IPKP KPP) Tahun 2025, Rabu (29/10), di ruang rapat VIP lantai IV Kantor Bupati Nunukan.
Bupati Nunukan H. Irwan Sabri diawasi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Ir. Jabbar dalam kegiatan tersebut. Turut hadir Deputi III Bidang Infrastruktur, Ekonomi, dan Kesejahteraan Rakyat BNPP, Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong, yang juga melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nunukan.
FGD ini bertujuan untuk memperoleh data dan gambaran kondisi aktual penyediaan infrastruktur layanan dasar di kecamatan perbatasan prioritas, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, pasar, serta utilitas organisasi. Selain itu, juga dibahas variabel dan indikator pengukuran IPKP KPP serta tantangan pembangunan di wilayah perbatasan.
Dalam Beragam yang dibacakan oleh Sekda Jabbar, Bupati Nunukan menyampaikan bahwa pengukuran IPKP KPP sangat penting bagi Nunukan yang memiliki posisi strategis sebagai daerah perbatasan langsung dengan Malaysia. Nunukan disebut sebagai “pintu gerbang” sekaligus “etalase negara” di perbatasan utara Kalimantan.
“Menyikapi berbagai tantangan dan kendala pembangunan, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan tata kelola perbatasan wilayah melalui koordinasi lintas sektor dan lintas batas, penguatan kapasitas SDM lokal, serta pembangunan infrastruktur dan ekonomi produktif di perbatasan kecamatan-kecamatan,” ujar Jabbar.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah, pemerintah provinsi, masyarakat, dan mitra pembangunan dalam mewujudkan pembangunan perbatasan yang berkelanjutan.
“Sebagai pemerintah, saya berharap FGD kali ini dapat mengidentifikasi isu-isu strategi dan kendala aktual dalam pengelolaan perbatasan, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berbasis data,” tambahnya.
Hasil pengukuran IPKP KPP diharapkan dapat menjadi dasar peningkatan kinerja pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.
