Pengawasan Laut Dinilai Lemah, DPRD Dorong Perubahan Kebijakan Kewenangan Daerah
Titikinfo.com, BERAU — Kebutuhan untuk memperkuat perlindungan nelayan dan mengelola potensi maritim secara mandiri kembali mencuat di Kabupaten Berau.
Di tengah meningkatnya aktivitas penangkapan ikan merusak serta lemahnya pengawasan di perairan pesisir, DPRD menilai pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan kewenangan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat pesisir.
Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P. Mangunsong, mengungkapkan bahwa berbagai persoalan kelautan, mulai dari praktik penangkapan ikan ilegal hingga kerusakan ekosistem laut, harus segera ditangani dengan kebijakan yang lebih tegas dan berbasis kewenangan daerah.
“Kami masih mendapat laporan soal penggunaan bom ikan di beberapa titik pesisir, bahkan dekat kawasan wisata. Ini tindakan yang merusak ekosistem dan jelas tidak bisa ditoleransi,” tegasnya, Minggu (9/11).
Ia menjelaskan, persoalan pengawasan menjadi sulit karena kewenangan pengelolaan ruang laut sepenuhnya berada pada pemerintah provinsi. Sementara itu, pengawasan dari tingkat provinsi dinilai tidak berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya dan jauhnya jarak pengawasan dari titik-titik rawan.
“Pengawasan yang dilakukan provinsi sering tidak efektif karena wilayah kerjanya sangat luas dan tidak berada langsung di lapangan,” ujarnya.
Kondisi ini berdampak pada masih maraknya aktivitas ilegal yang merugikan nelayan tradisional. Selain itu, minimnya kewenangan membuat pemerintah kabupaten tak mampu memberikan dukungan anggaran yang lebih konkret bagi nelayan, baik berupa alat tangkap, program pemberdayaan, maupun penguatan kelembagaan.
“Secara fiskal kita tidak bisa banyak bergerak karena kewenangannya tidak diberikan ke kabupaten. Tapi kami terus mendorong agar sistem ini dievaluasi,” kata Rudi.
Ia berharap pemerintah provinsi dan pemerintah pusat membuka kembali ruang diskusi mengenai pembagian kewenangan kelautan. Menurutnya, memberi ruang bagi pemerintah kabupaten untuk terlibat langsung dalam pengelolaan perairan justru dapat mempercepat penanganan persoalan di lapangan.
“Nelayan kita butuh perlindungan yang nyata, dan daerah perlu diberi peran lebih besar. Jika potensi laut bisa dikelola secara langsung, dampaknya akan sangat terasa bagi ekonomi masyarakat pesisir,” pungkasnya.
Git/ADV
