Ketua Komisi II DPRD Berau Minta Penertiban Lahan Tidak Abaikan Hak dan Kondisi Sosial Warga
Titikinfo.com, BERAU – Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P. Mangunsong, menegaskan bahwa setiap langkah pemerintah dalam menata kembali kawasan dan menertibkan pengelolaan lahan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak merugikan warga yang sudah lama menggantungkan hidupnya pada lahan tersebut.
Rudi mengingatkan bahwa penegakan aturan tidak boleh bersifat kaku, terutama ketika masyarakat yang mengelola lahan secara turun-temurun sering kali tidak mengetahui status hukum lahan yang mereka garap.
“Banyak warga tidak memahami batas-batas kawasan yang mereka kelola. Jika penertiban dilakukan tiba-tiba tanpa sosialisasi, masyarakat kecil yang paling dirugikan,” jelasnya, Senin (3/11).
Ia menyebutkan bahwa minimnya informasi mengenai status kawasan dan hak pengelolaan membuat banyak warga tidak menyadari bahwa lahan yang selama ini mereka garap termasuk dalam area yang memiliki aturan khusus.
Untuk mencegah polemik berkepanjangan, Rudi mendorong pemerintah daerah segera membentuk tim pendataan terpadu yang melibatkan instansi teknis terkait. Tim ini diharapkan mampu memetakan kondisi riil di lapangan dan merumuskan solusi, seperti penyesuaian status lahan atau alternatif administratif lain yang tidak memberatkan warga.
“Harus ada jalan keluar yang konkret. Jangan sampai masyarakat kehilangan sumber penghidupan hanya karena masalah administratif yang tidak pernah mereka mengerti,” tegasnya.
Politisi PDIP itu juga menyoroti lemahnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat maupun pemerintah kampung. Ia mencontohkan beberapa wilayah di mana warga kesulitan menjual hasil kebun karena lahannya tiba-tiba dikategorikan sebagai zona tertentu tanpa penjelasan memadai.
“Kalau tidak disikapi dengan pendekatan yang bijak, ini bisa menimbulkan ketegangan antara masyarakat dan pemerintah. Kita tidak ingin persoalan sosial baru muncul,” tutupnya.
Sigit/ADV
