DPRD Kaltara Gerak Cepat, Bahas Maraknya Isu Begal hingga Narkoba di Bulungan dan Sekitarnya
Titikinfo.com, TANJUNG SELOR – Meningkatnya keresahan masyarakat akibat maraknya isu kriminalitas, mulai dari begal, sabung ayam hingga peredaran narkoba, mendorong Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara bergerak cepat. Melalui rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar pada Senin (13/4), berbagai pihak lintas sektor duduk bersama merumuskan langkah konkret menjaga keamanan daerah.
Rapat yang berlangsung di ruang rapat pimpinan DPRD Kaltara ini menghadirkan unsur kepolisian dari Polda Kaltara dan Polresta Bulungan, jajaran TNI dari Kodim 0903/Bulungan dan Koramil Sekatak, serta Satpol PP Provinsi Kaltara.
Ketua Komisi I DPRD Kaltara, Alimuddin, ST menegaskan bahwa stabilitas keamanan merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Ia menilai, situasi yang berkembang belakangan ini tidak boleh dibiarkan tanpa penanganan serius.
“Situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Kami mendorong langkah konkret dan sinergi lintas sektor agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara dalam memberikan rasa aman,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, perhatian utama tertuju pada isu begal yang disebut-sebut marak di jalur Sekatak–Bengara dan Sekatak–Betayau. Informasi yang beredar luas di media sosial dinilai telah memicu kekhawatiran masyarakat, meskipun belum semuanya terkonfirmasi secara resmi.
Perwakilan Polda Kaltara, Kombes Pol. Yudistira Windiawan, mengungkapkan bahwa hingga periode Januari–April 2026, belum terdapat laporan resmi terkait kasus begal di wilayah Kaltara. Ia menyoroti besarnya pengaruh media sosial dalam membentuk persepsi publik.
“Banyak informasi yang beredar belum tentu disertai laporan resmi. Tanpa laporan, tentu menyulitkan proses penanganan. Kami mengimbau masyarakat segera melapor jika mengalami atau mengetahui kejadian,” ujarnya.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Bulungan, Rio Adi Pratama, mengakui adanya peningkatan tren kejahatan dalam beberapa bulan terakhir. Sepanjang 2026, tercatat empat laporan kasus, dengan satu di antaranya telah berhasil diselesaikan.
Ia juga menegaskan bahwa sejumlah kejadian yang viral di media sosial, seperti dugaan pembuntutan atau penghadangan, setelah ditelusuri belum memenuhi unsur tindak pidana atau tidak dilaporkan secara resmi.
“Kami tetap meningkatkan patroli di titik-titik rawan dan memastikan setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti secara serius,” jelasnya.
Dukungan penuh juga datang dari unsur TNI dan Satpol PP yang menyatakan kesiapan membantu Polri dalam menjaga keamanan sesuai kewenangan masing-masing.
Menutup rapat, Alimuddin kembali menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, termasuk memberikan perlindungan kepada pelapor serta memperkuat koordinasi antarinstansi.
Dari hasil RDP tersebut, DPRD Kaltara merumuskan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya pembentukan pos pengamanan di titik rawan, pengaktifan kembali poskamling, peningkatan patroli, serta sosialisasi kepada masyarakat agar lebih proaktif melaporkan tindak kriminal.
Rapat ditutup dengan komitmen bersama seluruh pihak untuk bergerak cepat dan terkoordinasi dalam menekan angka kriminalitas, demi menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah Kalimantan Utara. (*)
