Titikinfo.com, BERAU — Anggota Komisi I DPRD Berau, Feri Kombong, menegaskan pentingnya tata kelola anggaran kampung yang transparan dan akuntabel, menyusul munculnya kasus penyalahgunaan kewenangan yang menimpa sejumlah wilayah.
Feri menyebut bahwa temuan penyimpangan anggaran harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh perangkat kampung agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas. Ia menegaskan, dana publik tidak boleh dikelola secara serampangan, apalagi digunakan di luar ketentuan.
“Ini harus menjadi alarm agar semua proses pengelolaan anggaran dilakukan secara profesional dan terbuka, serta benar-benar memberi dampak bagi warga,” ujarnya, Jumat (7/11).
Menurutnya, besarnya dana yang diterima kampung menuntut pengelolaan yang sistematis dan terarah. Ia mencontohkan, selain pembangunan fisik, anggaran bisa digunakan untuk peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan UMKM, pengembangan usaha lokal, atau program berbasis sumber daya alam yang dikelola secara berkelanjutan.
“Potensi kampung sangat banyak. Tinggal bagaimana anggaran digunakan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, bukan hanya untuk proyek bangunan,” tambahnya.
Feri mengingatkan bahwa seluruh kegiatan yang memanfaatkan uang negara—baik hibah, bantuan, maupun penyertaan modal—wajib mengikuti regulasi yang berlaku. Pelanggaran sekecil apa pun dapat berimbas pada masyarakat dan berujung pada konsekuensi hukum.
“Aturan tidak boleh dimainkan, apalagi jika bersumber dari pemerintah pusat. Salah langkah bisa berdampak panjang,” tegasnya.
Ia mendorong setiap kampung menyusun perencanaan yang matang sebelum menjalankan program. Kajian kebutuhan, target capaian, dan analisis manfaat harus dipastikan sejak awal agar anggaran yang digunakan benar-benar efektif.
“Tanpa perencanaan yang kuat, usaha apa pun akan sulit berkembang dan berpotensi gagal memberi manfaat untuk warga,” tandasnya.
Git/ADV
