TITIKINFO.COM, BERAU – Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menegaskan pentingnya memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.
Menurutnya, kondisi ini harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dalam menggali potensi lokal sebagai sumber pendapatan baru.
“Kita harus lebih jeli menggali potensi daerah sendiri. Tidak bisa kita selalu bergantung pada dana transfer dari pusat,” ujarnya, Sabtu (25/10/2025).
Ia menjelaskan, sebagian besar anggaran pembangunan di Kabupaten Berau selama ini masih bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Padahal, ketergantungan tersebut dinilai berisiko tinggi di tengah kebijakan pemerintah pusat tentang rasionalisasi atau penyesuaian kebijakan fiskal.
Karena itu, DPRD mendorong agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi, pengelolaan aset daerah, serta pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusda.
“Kami mendorong Perusda tidak hanya inovatif, tapi juga bisa memberikan kontribusi nyata terhadap PAD dan ikut mendorong ekonomi daerah,” tegasnya.
Subroto menilai, sejumlah sektor potensial seperti pariwisata, perkebunan, perikanan, dan energi terbarukan dapat menjadi penopang baru bagi pertumbuhan ekonomi daerah jika dikelola secara strategis dan profesional.
“Kita punya banyak potensi yang belum tergarap maksimal. Mulai dari wisata alam, hasil perikanan, sampai peluang energi terbarukan. Semua itu bisa menjadi sumber PAD baru kalau dikelola dengan serius,” tambahnya.
Selain memperkuat sektor ekonomi produktif, Subroto juga menyoroti pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam perencanaan anggaran yang berbasis kebutuhan nyata masyarakat.
Ia menegaskan, efisiensi bukan berarti memangkas pembangunan, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
“Kemandirian daerah kuncinya pada efisiensi dan perencanaan yang matang. Kalau pengelolaan PAD bisa optimal, daerah tidak akan goyah meski dana transfer pusat berkurang,” tutupnya.
Sigit/ADV
